Pinjaman Online, Sebuah Solusi atau Justru Ancaman?

Tahun ini industri Financial Technoloy (Fintech) sepertinya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Keberadaan Fintech sendiri diuntungkan dengan adanya perilaku masyarakat, yang semakin gemar melakukan transaksi online.

Tren transaksi online di perbankan telah naik mencapai 35%. Padahal pada tahun 2017 lalu, 75% bankir memperkirakan ada lebih dari separuh transaksi dilakukan dalam kantor cabang. Dan kini angka tersebut turun menjadi 34%.

Tidak sampai disitu, Asosiasi Fintech Indonesia bahkan mencatat lonjakan pertumbuhan dari 6% dari tahun 2011-2012, menjadi 9% pada tahun 2013-2014.

Setelah itu, terjadi lonjakan lagi menjadi 78% antara tahun 2015-2016. Angka tersebut bahkan diprediksi akan terus bertambah, karena semakin besarnya potensi pasar di Indonesia.

Ditengah kondisi perbankan yang tidak bisa menjangkau, Fintech hadir dengan beragam kemudahan yang mereka tawarkan. Fintech akan dapat memotong waktu dalam mengajukan serta pencairan pinjaman.

Dengan adanya Fintech, maka nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk mengajukan kredit. Sebab proses pengajuan pinjaman bisa dilakukan secara online.

Sumber Gambar : Jurnal

Seluruh pendaftaran, proses pemeriksaan hingga pencairan pinjaman semua dilakukan secar cepat, tanpa gangguan, bahkan tidak perlu adanya tatap muka.

Namun dibalik itu semua, ada resiko besar yang mengintai calon peminjam. Selama ini peminjam online selalu mengeluh tentang bunga yang sangat tinggi.

Tidak hanya sampai disitu, apabila terlambat mencicil, maka bunga akan ditingkatkan hingga mencapai belasan persen setiap bulan.

Lalu apakah pinjaman online dapat menjadi solusi bagi masyarakat? Atau justru menjadi ancaman bagi mereka?

Beberapa waktu lalu, masyarakat sempat dihebohkan dengan berita salah satu nasabah aplikasi pinjaman online yang tewas gantung diri.

Nasabah tersebut merasa frustasi karena belum mampu membayar cicilan. Ditambah lagi penagih hutang dari aplikasi pinjaman online sering mengejar dirinya.

Penagih hutang sering melontar kata-kata kasar, dan berujung pengancaman yang melibat teman, saudara, hingga hidup nasabah tersebut.

Inilah yang menjadi momok bagi banyak orang. Sebab walau menawarkan kemudahan perolehan pinjaman, namun resiko besar seperti ditagih depkolektor sering dialami nasabah pinjaman online.

Perlu diketahui beberapa bulan lalu, tepatnya pada awal Juli 2018, ada salah satu netizen mengeluhkan di media sosial atas penagihan pinjaman yang dinilai menyalahgunakan data pribadi nasabah.

Dalam menagih hutang, pihak penagih biasanya mengakses kontak smartphone nasabah apabila terjadi keterlambatan dan gagal bayar. Padahal ada banyak kontak nasabah yang tidak mengetahui apa-apa perihal pinjaman tersebut.

Tidak hanya itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menerima 100 lebih aduan dari masyarakat, terkait pinjaman online selama tahun 2018. Aduan tersebut berupa denda harian, bunga yang tinggi, teror, hingga pelecehan seksual.

Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat ingin dengan mudah mendapat uang pinjaman. Namun bukan merasa tertolong, mereka justru mendapat sejumlah teror.

Korban platform pinjaman online memang sudah banyak. Dan hal tersebut kini tengah menjadi sorotan dar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK selalu badan penjamin lembaga keuangan mengimbau kepada masyarakat, agar memeriksa terlebih dahulu platform pinjaman online tersebut, apakah sudah terdaftar di OJK atau belum.

Apabila platform sudah terdaftar di OJK, maka semua proses pinjam-meminjam secara langsung diawasi oleh OJK. Dan apabila nasabah merasa ada yang aneh dalam platform tersebut, bisa mengajukan pengaduan ke OJK.

Namun sebaliknya jika platform pinjaman online tersebut belum terdaftar di OJK, maka masyarakat tidak akan mendapat jaminan perlindungan apapun. Termasuk saat mendapat ancaman berupa teror, dan lain sebagainya.

Dalam penelusuran OJK, setidaknya ada 227 Fintech Lending Ilegal yang dikembangkan oleh 155 developer, dan sebagian besar mereka berasal dari China.

Hal ini berarti, terdapat satu perusahaan yang punya lebih dari satu aplikasi Fintech P2P Lending. Sedangkan perusahaan Fintech yang telah resmi terdaftar di OJK berjumlah 64 platform.

Walaupun sistem pinjaman online selalu berhubungan dengan penagihan dalam setiap pinjaman, namun perusahaan Fintech perlu menerapkan aturan penagihan yang benar.

Selain itu, konsumen juga harus mendapat perlindungan yang tertuang dalam bentuk dokumen. Hal ini sebagai antisipasi jika ada hal yang tidak diinginkan dalam proses penagihan.

Menggunakan platform pinjaman online memang boleh-boleh saja. Namun agar tidak terulang kejadian seperti beberapa waktu lalu di televisi, maka calon nasabah harus jeli memilih platform.

Agar aman maka pilihlah platform pinjaman online yang telah terdaftar di OJK. Sebisa mungkin hindari penggunaan platform pinjaman online ilegal. Sebab ada banyak resiko yang menghantui kalian nantinya.