Xiaomi Juga Masuk ke Daftar Hitam Pemerintah Amerika Serikat

Menjelang peralihan kekuasaan antara Presiden Donald Trump dan Calon Presiden Joe Biden, pemerintah Amerika memasukkan Xiaomi dan delapan perusahaan asal Cina lain ke dalam daftar hitam.

Berdasar laporan Reuters, investor asal Amerika harus melepaskan saham mereka dari perusahaan yang ada di daftar hitam tersebut sebelum tanggal 21 November 2021.

Departemen Pertahanan Amerika (Department of Defense / DOD) sebelumnya mengeluarkan daftar hitam terbaru, yang termasuk di antaranya adalah Xiaomi. Alasan pencekalan ini adalah keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut dengan pihak militer komunis Cina.

Menurut XDA Developers, Qualcomm Ventures termasuk salah satu perusahaan Amerika yang meletakkan investasi di Xiaomi. Jadi sebelum 21 November 2021, Qualcomm harus melepas saham mereka.

Namun ada perbedaan antara pencekalan Xiaomi dan Huawei. Sejauh ini kelihatannya pencekalan Xiaomi belum separah Huawei.

Huawei yang masuk daftar hitam dari Departemen Perdagangan Amerika dicekal dari kerja sama bisnis dengan perusahaam Amerika. Sementara Xiaomi hanya berhubungan dengan investasi. Jadi, harga saham Xiaomi mungkin jatuh, namun rantai penjualan produk masih bisa berjalan.

Di sisi lain, kelihatannya Xiaomi juga sudah bersiap menghadapi kemungkinan ini. Abi Go, manajer produk global Xiaomi, menyatakan pada Xataka kalau mereka sudah berinvestasi pada berbagai manufaktur semikonduktor di Cina.

Entah perubahan apa yang terjadi kalau nanti kalau kepresidenan Amerika sudah beralih dari Trump ke Biden. Bukan tidak mungkin Biden mengeluarkan kebijakan berbeda dan mencabut daftar hitam ini.

Namun paling tidak, efek masuknya Xiaomi ke daftar hitam Departemen Pertahanan Amerika ini belum akan memiliki efek langsung. Kita lihat perkembangannya.

Xiaomi Menjawab

Menanggapi masuknya ke daftar hitam pemerintah Amerika, Xiaomi merilis pernyataan melalui blog resmi bertanggal 15 Januari 2020. Mereka menyatakan kalau “Perusahaan sudah mematuhi hukum dan beroperasi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di tempat mereka melakukan bisnisnya.”

Lebih jauh lagi, Xiaomi menyebutkan kalau “Perusahaan mengkonfirmasi kalau tidak dimiliki, dikontrol, atau memiliki afiliasi dengan pihak militer Cina, dan bukan ‘Perusahaan Militer Komunis Cina’ seperti di sebutkan di NDAA.”

%d blogger menyukai ini: